Pada tanggal 11 April 2019, DSAK IAI melakukan acara public hearing atas amandemen PSAK 1 dan PSAK 25 terkait dengan definisi dari material dalam laporan keuangan. Simak ringkasan singkat atas perubahan tersebut dalam Regulatory Update April 2019 dalam link berikut: https://1drv.ms/b/s!AuMTDa6QtRhwb9FOtWNGwz-bEWE
Berdasarkan Pengumuman dari Dirjen Pajak RI No. PENG-02/PJ.09/2019 dari sekian banyak aplikasi pelaporan SPT secara on-line, hanya penyedia jasa berikut yang diakui oleh Dirjen Pajak yaitu: •www.spt.co.id•www.pajakku.com•Efiling.bri.co.id•www.online-pajak.com•Aspbni.bni.co.id•Klikpajak.id•PT Prima Wahana Caraka
Pada September 2018, DSAK IAI telah mengesahkan ISAK 35 “Penyajian Laporan Keuangan Entitas Berorientasi NonLaba” yang direncanakan akan berlaku efektif per 1 Januari 2020. Sebagai gambaran, sebelumnya telah ada PSAK 45 “Pelaporan Keuangan Organisasi Nirlaba” yang dapat digunakan oleh Yayasan atau organisasi nirlaba untuk melakukan pelaporan keuangan. Namun demikian dalam praktiknya PSAK 45 malah membingungkan
Pada tahun 2018 Pemerintah mengeluarkan suatu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu. Sebelum membahas mengenai ketentuan perpajakan yang diatur dalam PP No. 23 Tahun 2008, mari kita lihat dulu seperti apa perlakuan perpajakan sebelum adanya peraturan ini.
In Indonesia, currently there are 4 (four) issued and recognized accounting standard, which are the following: Standar Akuntansi Keuangan (PSAK), this is the most sophisticated accounting standard. This standard also already in-line (in material way) with IFRS. Due to that characteristic, this accounting standard demands continuous update from the Company whenever there is an update
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia, setiap entitas atau korporasi nonbank yang merupakan pelapor Lalu Lintas Devisa dan merupakan debitur Utang Luar Negeri maka wajib menyampaikan laporan KPPK kepada Bank Indonesia. Pelaporan KPPK wajib dilakukan setiap triwulanan yang disertai dengan dokumen pendukungnya. Dimana khusus untuk data triwulanan IV wajib melalui prosedur atestasi yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik.
Accounting standard changes nowadays is something that must be occurred in periodically, knowledge and competence to tackle this issues is one of the key issues business faces nowadays. For companies considering outsourcing financial functions, now is the perfect time to begin realizing the benefits that delegating accounting and related tasks can provide. Technology has advanced
Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap praktik usaha PVA Bukan Bank, Bank Indonesia menyampaikan Surat Pembinaan kepada PVA Bukan Bank sebagai bentuk fungsi pengawasan tidak langsung. Bank Indonesia melaksanakan analisa dan evauasi atas laporan yang disampaikan PVA Bukan Bank. Sesuai PBI Pasal 48, secara berkala PVA Bukan Bank diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Kegiatan Usaha (LKU) dan
