Our services

Our Trusted Services


Assurance

The purpose of TNBR Assurance is to inspire the confidence and trust that help enable a complex world to work. TNBR Assurance services help to support organizations in promoting investor confidence, managing regulatory responsibilities and supporting long-term, sustainable economic growth. In doing so, we protect and serve the public interest and promote transparency.

Our Assurance services – comprising Audit, Financial Accounting Advisory Services and Forensic & Integrity Services – provide insights and technical knowledge.

Accounting Services

Most large multinational companies will be either streamlining or centralising their finance function, expanding into new territories or coping with change following on from a merger, acquisition, disposal or similar corporate transaction, all of which are likely to result in a need for accounting support.

You can outsource to TNBR any non-core accounting activities such as transaction processing and basic reporting, freeing up the time of your in-house finance and accounting resource to focus on higher added value activities.

We offer you confidentiality and experience, together with accuracy and timeliness.

Tax

TNBR helps you anticipate change, unlock the full potential of your people, extract strategic insights from your data, and create new value for your organization through digital technologies. Today's rapidly shifting global Tax environment is creating unprecedented change in the market. In the midst of uncertainty, TNBR helps you see opportunities and lead with confidence.

23

Finish Projects

90%

Business Growth

1350

Cups of Coffee

AFFILIATION


www.jurnal.id

Our latest blog posts

News And Updates


Perbedaan antara Skema Gross Split dan Cost Recovery pada Kontrak Migas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split. Berikut adalah definisi dan perbedaan dari kedua metode tersebut.

Skema Gross Split: adalah skema perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas yang diperhitungkan di muka. Dengan skema gross split, biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor.

Skema Cost Recovery: adalah pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor migas selama cadangan belum ditemukan hingga diproduksi secara komersial. Bagi hasil atau split baru dibagi setelah penerimaan dipotong first tranche petroleum (FTP), pajak penghasilan dan biaya yang dikembalikan.

Perbandingan Cost Recovery dengan Gross Split

Cost RecoveryGross Split
Cost Recovery Menjadi Beban Pemerintah (Biaya operasi yang pada awalnya dikeluarkan oleh kontraktor, pada akhirnya menjadi tanggungan pemerintah (cost recovery)Biaya operasi Menjadi Beban Kontraktor
Cost Recovery Tidak Efisien (Karena pada akhirnya ditanggung pemerintah)Kontraktor Secara Alami Akan Melakukan Penghematan
Penerimaan Migas Negara menjadi kurang pasti dikarenakan adanya proses perhitungan dan persetujuan ada cost recovery yang akan dibebankanPenerimaan Migas Negara Lebih Pasti (Karena tidak berpengaruh oleh besarnya cost recovery).
Persetujuan Cost Recovery Rumit dan PanjangBirokrasi Lebih Efisien dan Sederhana (Karena tidak ada proses persetujuan cost recovery oleh pemerintah)

Disusun dan disarikan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Riset Kontan.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Perlakuan Akuntansi Hak Atas Tanah di Indonesia Pasca dicabutnya ISAK 25: Hak Atas Tanah

Dengan akan berlakunya PSAK 73: Sewa pada 1 Januari 2020, berarti juga tidak akan berlakunya lagi ketentuan dalam ISAK 25: Hak Atas Tanah karena implementasi IFRS 16 menjadi PSAK 73 di Indonesia mencabut ketentuan ISAK 25.

Lalu bagaimana perlakuan akuntansi untuk sewa atas tanah jika ISAK 25 dicabut?, apakah itu berarti bahwa seluruh sewa atas tanah harus diakui menggunakan PSAK 73?

Untuk menjawab hal ini kita harus membuka dasar kesimpulan yang disampaikan oleh DSAK IAI pada saat mencabut ketentuan dalam ISAK 25 di Indonesia yang tersedia pada paragraf DK02 – DK10.

Perlu diketahui bahwa ISAK 25 dulunya dimaksudkan untuk mengatur perlakuan akuntansi tanah yang dimiliki oleh entitas dalam bentuk hak atas tanah yang bersifat sekunder seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. ISAK 25 diterbitkan supaya terdapat keseragaman perlakuan akuntansi atas tanah di Indonesia.

Lalu standar akuntansi apa yang dipakai ketika terdapat suat kontrak yang tidak mengalihkan hak atas tanah, apakah transaksi sewa atau transaksi pembelian tanah? Ketika itu adalah transaksi sewa maka harus dicatat dengan menggunakan PSAK 73, ketika itu pembelian tanah maka pembeli mencatat dengan menggunakan PSAK 16.

DSAK IAI mencermati bahwa beralihnya pengendalian atas aset pendasar menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah transaksi tersebut merupakan pembelian aset tetap, atau merupakan transaksi sewa. Basis for Conclusion IFRS 16 Paragraf 139(b) secara spesifik telah mengecualikan indikator beralihnya hak kepemilikan legal atas aset dalam membedakan apakah suatu transaksi merupakan transaksi sewa atau pembelian aset tetap.

Dalam hal pola fakta untuk hak atas tanah yang bersifat sekunder, seperti misalnya Hak Guna Bangunan (HGB), DSAK IAI mencermati indikasi yang kuat bahwa risiko dan manfaat secara substansial telah dialihkan kepada entitas yang memiliki hak tersebut. Dalam hal ini maka transaksi atas tanah dengan status HGB secara substansi menyerupai pembelian tanah, meskipun hak kepemilkan legal tidak berpindah kepada entitas, sehingga untuk pencatatannya menggunakan PSAK 16.

Namun demikian dalam kondisi transaksi tanah yang statusnya Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL), entitas harus menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi sewa yang diatur dalam PSAK 73. Hal ini terjadi karena entitas tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan aset pendasar dan tidak memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset pendasar tersebut.

Daftar Pustaka: Ikatan Akuntansi Indonsia. PSAK 73: Sewa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail