Nam suscipit libero

Our Trusted Services


Assurance

The purpose of TNBR Assurance is to inspire the confidence and trust that help enable a complex world to work. TNBR Assurance services help to support organizations in promoting investor confidence, managing regulatory responsibilities and supporting long-term, sustainable economic growth. In doing so, we protect and serve the public interest and promote transparency.

Our Assurance services – comprising Audit, Financial Accounting Advisory Services and Forensic & Integrity Services – provide insights and technical knowledge.

Accounting Services

Most large multinational companies will be either streamlining or centralising their finance function, expanding into new territories or coping with change following on from a merger, acquisition, disposal or similar corporate transaction, all of which are likely to result in a need for accounting support.

You can outsource to TNBR any non-core accounting activities such as transaction processing and basic reporting, freeing up the time of your in-house finance and accounting resource to focus on higher added value activities.

We offer you confidentiality and experience, together with accuracy and timeliness.

Tax

TNBR helps you anticipate change, unlock the full potential of your people, extract strategic insights from your data, and create new value for your organization through digital technologies. Today's rapidly shifting global Tax environment is creating unprecedented change in the market. In the midst of uncertainty, TNBR helps you see opportunities and lead with confidence.

23

Finish Projects

90%

Business Growth

1350

Cups of Coffee

AFFILIATION


www.jurnal.id

News and Update


Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif

Pada tanggal 8 Juli 2020, OJK mengeluarkan Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif melalui Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020. Berdasarkan pengamatan pribadi saya pedoman perlakuan akuntansi ini sudah sejalan dengan PSAK 71, 72 dan 73 setidaknya dalam hal penamaan dan pengklasifikasian akun-akunnya. Namun jangan berharap akan menemukan panduan menghitung CKPN untuk aset yang dicatat pada Biaya Perolehan Diamortisasi, karena pedoman perlakuan akuntansi memang tidak akan pernah membahas sedalam itu.

Silahkan kunjungi link untuk download langsung pedoman dimaksud dari website OJK atau kunjungi link berikut untuk mendapatkan versi yang telah terdapat bookmarknya untuk memudahkan dalam membaca: https://1drv.ms/b/s!An_Q5ZNERcGAguxMJYr40QzJUTWhmA?e=wNts9B

Sebagai seorang Akuntan, biasanya kita memerlukan pemahaman dari suatu transaksi terlebih dahulu sebelum menerapkan ketentuan akuntansinya berdasarkan standar yang ada. Maka rasanya perlu untuk kita bahas dan berikan sedikit ilustrasi transaksi dari salah satu variasi bentuk dari Kontrak Investasi Kolektif yang cukup populer yaitu Kontrak Investasi Kolektif – Efek Beragun Aset (KIK EBA).

KIK-EBA adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat pemegang Efek Beragun Aset dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan Penitipan Kolektif. 

Sementara, Efek Beragun Aset adalah Efek yang diterbitkan oleh Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset yang portofolionya terdiri dari aset keuangan berupa tagihan yang timbul dari surat berharga komersial, tagihan kartu kredit, tagihan yang timbul di kemudian hari (future receivables), pemberian kredit termasuk KPR (Kredit Pemilikan Rumah/KPR atau apartemen), Efek bersifat hutang yang dijamin oleh Pemerintah, Sarana Peningkatan Kredit (Credit Enhancement) /Arus Kas (Cash Flow), serta aset keuangan setara dan aset keuangan lain yang berkaitan dengan aset keuangan tersebut. (sumber www.ojk.go.id)

Berikut adalah contoh ilustratif dari transaksi KIK-EBA dari produk KIK-EBA JSMR01.

Sumber: Danareksa Investment Management dan Mandiri Sekuritas.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

PMK No. 86 Tahun 2020

Dengan ditambahnya daftar KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) yang berhak memperoleh manfaat pengurangan angsuran PPh 25 (total 1.013 KLU) beserta besarannya menjadi 30% diharapkan dapat meringankan beban pelaku usaha dan perekonomian Nasional. Silahkan manfaatkan kesempatan ini jika usaha anda masuk kedalam daftar KLU dalam PMK No. 86 Tahun 2020.

Saat ini Pemerintah berencana untuk meningkatkan besarannya menjadi 50% yang akan diatur dalam PMK selanjutnya.

Setelah tulisan ini, pada tanggal 14 Agustus 2020 Pemerintah secara resmi menerbitkan PMK No. 110/PMK.03/2020 yang mensahkan besaran potongan PPh 25 menjadi 50%.

Please refer to this link to see the complete list: https://bit.ly/33P2B8r

With the additional list of KLUs (Klasifikasi Lapangan Usaha) listed to be entitle for a benefit of a reduction in the Tax art. 25 installments (a total of 1,013 KLU) with the reduction of 30%, it is hoped that it can ease the burden on businesses and the National economy. Please take this opportunity if your business is included in the KLU list in PMK No. 86 of 2020.

Currently, the Government plans to increase the amount to 50% which will be regulated in the next PMK.

After this posting release, Government then release PMK No. 110/PMK.03/2020 on August 14, 2020 that officially give 50% discount on installment of Tax Art. 25.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Perbedaan antara Skema Gross Split dan Cost Recovery pada Kontrak Migas

Sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 12 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 8 Tahun 2017 tentang kontrak bagi hasil gross split. Berikut adalah definisi dan perbedaan dari kedua metode tersebut.

Skema Gross Split: adalah skema perhitungan bagi hasil pengelolaan wilayah kerja migas antara pemerintah dan kontraktor migas yang diperhitungkan di muka. Dengan skema gross split, biaya operasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab kontraktor.

Skema Cost Recovery: adalah pengembalian biaya operasi yang telah dikeluarkan oleh kontraktor migas selama cadangan belum ditemukan hingga diproduksi secara komersial. Bagi hasil atau split baru dibagi setelah penerimaan dipotong first tranche petroleum (FTP), pajak penghasilan dan biaya yang dikembalikan.

Perbandingan Cost Recovery dengan Gross Split

Cost RecoveryGross Split
Cost Recovery Menjadi Beban Pemerintah (Biaya operasi yang pada awalnya dikeluarkan oleh kontraktor, pada akhirnya menjadi tanggungan pemerintah (cost recovery)Biaya operasi Menjadi Beban Kontraktor
Cost Recovery Tidak Efisien (Karena pada akhirnya ditanggung pemerintah)Kontraktor Secara Alami Akan Melakukan Penghematan
Penerimaan Migas Negara menjadi kurang pasti dikarenakan adanya proses perhitungan dan persetujuan ada cost recovery yang akan dibebankanPenerimaan Migas Negara Lebih Pasti (Karena tidak berpengaruh oleh besarnya cost recovery).
Persetujuan Cost Recovery Rumit dan PanjangBirokrasi Lebih Efisien dan Sederhana (Karena tidak ada proses persetujuan cost recovery oleh pemerintah)

Disusun dan disarikan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dan Riset Kontan.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Perlakuan Akuntansi Hak Atas Tanah di Indonesia Pasca dicabutnya ISAK 25: Hak Atas Tanah

Dengan akan berlakunya PSAK 73: Sewa pada 1 Januari 2020, berarti juga tidak akan berlakunya lagi ketentuan dalam ISAK 25: Hak Atas Tanah karena implementasi IFRS 16 menjadi PSAK 73 di Indonesia mencabut ketentuan ISAK 25.

Lalu bagaimana perlakuan akuntansi untuk sewa atas tanah jika ISAK 25 dicabut?, apakah itu berarti bahwa seluruh sewa atas tanah harus diakui menggunakan PSAK 73?

Untuk menjawab hal ini kita harus membuka dasar kesimpulan yang disampaikan oleh DSAK IAI pada saat mencabut ketentuan dalam ISAK 25 di Indonesia yang tersedia pada paragraf DK02 – DK10.

Perlu diketahui bahwa ISAK 25 dulunya dimaksudkan untuk mengatur perlakuan akuntansi tanah yang dimiliki oleh entitas dalam bentuk hak atas tanah yang bersifat sekunder seperti Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai. ISAK 25 diterbitkan supaya terdapat keseragaman perlakuan akuntansi atas tanah di Indonesia.

Lalu standar akuntansi apa yang dipakai ketika terdapat suat kontrak yang tidak mengalihkan hak atas tanah, apakah transaksi sewa atau transaksi pembelian tanah? Ketika itu adalah transaksi sewa maka harus dicatat dengan menggunakan PSAK 73, ketika itu pembelian tanah maka pembeli mencatat dengan menggunakan PSAK 16.

DSAK IAI mencermati bahwa beralihnya pengendalian atas aset pendasar menjadi pertimbangan utama dalam menentukan apakah transaksi tersebut merupakan pembelian aset tetap, atau merupakan transaksi sewa. Basis for Conclusion IFRS 16 Paragraf 139(b) secara spesifik telah mengecualikan indikator beralihnya hak kepemilikan legal atas aset dalam membedakan apakah suatu transaksi merupakan transaksi sewa atau pembelian aset tetap.

Dalam hal pola fakta untuk hak atas tanah yang bersifat sekunder, seperti misalnya Hak Guna Bangunan (HGB), DSAK IAI mencermati indikasi yang kuat bahwa risiko dan manfaat secara substansial telah dialihkan kepada entitas yang memiliki hak tersebut. Dalam hal ini maka transaksi atas tanah dengan status HGB secara substansi menyerupai pembelian tanah, meskipun hak kepemilkan legal tidak berpindah kepada entitas, sehingga untuk pencatatannya menggunakan PSAK 16.

Namun demikian dalam kondisi transaksi tanah yang statusnya Hak Guna Bangunan (HGB) diatas Hak Pengelolaan (HPL), entitas harus menerapkan perlakuan akuntansi atas transaksi sewa yang diatur dalam PSAK 73. Hal ini terjadi karena entitas tidak memiliki kemampuan untuk mengarahkan penggunaan aset pendasar dan tidak memperoleh secara substansial seluruh sisa manfaat dari aset pendasar tersebut.

Daftar Pustaka: Ikatan Akuntansi Indonsia. PSAK 73: Sewa

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail